Minggu, 18 November 2012

Menelusuri Gerakan Revolusioner Myanmar

Myanmar merupakan salah satu anggota ASEAN yang dulunya dikenal dengan sebutan Burma. Seperti halnya dengan negara lain, Myanmar juga memiliki latar belakang historis yang menjadi cikal bakal pembentukan identitas negara Myanmar itu sendiri. Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Namun substansi demokrasi tidak bertumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya. Demokrasi terjadi pada abad 18-19 yang dianggap sebagai masa kebangkitan demokrasi, demokrasi berawal dari kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya berlangsung cepat, karena Inggris sebagai negara yang maju dari segi jurnalisme. Kolonialisasi yang dilakukan Inggris seharusnya secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai demokrasi, yang dapat disebar di seluruh dunia termasuk kepada Myanmar sebagai salah satu jajahan Kerajaan Inggris dahulu.

Akan tetapi meskipun Myanmar adalah jajahan Inggris, belum tentu nilai-nilai demokrasi Inggris dianut oleh masyarakat Myanmar, hal ini terbukti dengan rezim otoriter yang masih berkuasa di Myanmar dan membatasi peran aktor politik lain. Dalam hal ini sipil yang akan mewujudkan demokrasi di Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi ( Suu Kyi ) yang pernah menerima penghargaan nobel Perdamaian bahkan memenangi pemilu tetapi tidak diakui kemenangan yang diraih, padahal Myanmar merupakan tanah kelahirananya. Selama periode penjajahan inggris, kontrol politik terhadap Myanmar dilakukan melalui India. Myanmar diperintah sebagai provinsi India sampai tahun 1937. Setelah tahun 1937, Myanmar menjadi koloni yang diperintah secara terpisah dari India. Kemerdekaan dari Inggris diperoleh Myanmar pada tahun 1948. Selama masa penjajahan Inggris tidak terjadi pembentukan identitas tunggal pada penduduk Myanmar. Hal tersebut disebabkan wilayah Myanmar dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan dataran rendah dan dataran tinggi. Terhadap masing-masing kawasan diterapkan sistem pemerintahan yang berbeda.

Di kawasan dataran rendah, administrasi pemerintahan dikontrol langsung oleh Inggris sedangkan di kawasan dataran tinggi administrasi dilakukan oleh pemerintah setempat melalui perjanjian dan traktat antara Inggris dan penduduk setempat. Oleh karena itu, kawasan dataran tinggi relatif memiliki otonomi dalam bidang pemerintahan.

Inggris juga tidak membangun perekonomian dan administrasi pemerintahan Myanmar dengan baik sehingga pada saat Myanmar merdeka tidak ada bekal bagi pemerintah baru untuk menjadi pemerintah yang kuat dan bersatu. Setelah myanmar merdeka banyak etnis minoritas yang membentuk angkatan bersenjata dan melakukan pemberontakan.

Gerakan Nasionalisme dan National Building Myanmar

Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pada tahun 1948, tepatnya tanggal 4 Januari Myanmar, berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris. Sebenarnya di awal abad 19 beberapa bentuk perlawanan dari masyarakat Myanmar terhadap Inggris telah ditunjukkan. Myanmar setelah jatuh ke tangan Inggris mengalami beberapa kali perang. Dari sini nasionalisme Myanmar terus bergelora. Hal ini kemudian diperkuat dengan pergolakan dunia hubungan internasional yang berimplikasi terhadap stabilitas politik di Myanmar. Nasionalisme Myanmar timbul disebabakan beberapa faktor eksternal:

Kemenangan Jepang dalam perang Jepang-Rusia 1905. Hal ini tentunya berkenaan dengan adanya persepsi bahwa kekuatan negara Asia telah bangkit dan kini mulai diperhitungkan. Dengan adanya kemengan Jepang dari Rusia tentunya memberikan isyarat kepada negara-negara besar bahwa power negara-negara Asia tidak boleh diremehkan lagi. Dan di lain hal, fenomena ini tentu saja diasumsikan oleh Myanmar sebagai sebuah kebangkitan negara Asia secara kolektif untuk membendung pengaruh negara barat.

Nasionalisme di India mempengaruhi timbulnya nasionalisme di Myanmar. Hal ini menjadi refleksi efek domino yang dilakukan oleh militer Myanmar mengingat kedekatan geografis. Adanya hal tersebut memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat Myanmar untuk memerdekakan diri.

Adanya perdamaian Versailles yang memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Perjanjian versailles merupakan salah satu hasil dari berakhirnya perang dunia I. Perjanjian Versailles menjunjung tinggi hak-hak menetukan nasib sendiri bagi setiap negara. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi Myanmar yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Hal ini juga dijadikan landasan bagi Myanmar untuk memperjuangkan haknya dalam melepaskan diri dari penjajah.

Selain itu dari internal sendiri, pada tahun 1919 muncul gerakan melawan Inggris dengan membentuk The General Council of Burmese Association (GCBA) menjalankan politik non cooperative dengan Inggris. Dari sini berkobarlah semangat nasionalisme Myanmar anti Inggris. Gerakan-gerakan nasionalisme Myanmar lainnya adalah Myochit (Partai Nasionalis), Sinyetha (Partai Rakyat Miskin) dan Do Bama Asiayone (Kita Bangsa Myanmar) atau partai Thakin yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa myanmar.

Setelah terjadinya beberapa perlawanan antara rakyat Myanmar melawan para penjajah, pada pertengahan abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar secara resmi dan menyatukan Myanmar dengan India. Pada era perang dunia kedua, Myanmar diduduki Jepang. Era pendudukan Jepang ini dimanfaatkan rakyat Myanmar untuk mengorganisir gerakan kemerdekaan mereka, dengan mendirikan Liga Rakyat Merdeka Anti-Fasis (AFPFL) di bawah pimpinan Aung San.

Dalam perkembangannya, AFPFL semakin berkembang pesat. AFPFL juga memandang bahwa situasi perang dunia kedua dapat dimanfaatkan dengan melihat kekuatan penjajah yang terfokus pada dua arah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Jepang dan Inggris merupakan aktor yang berperan secara signifikan dalam perang dunia kedua. Perang dunia kedua kemudian berakhir dengan kekalahan jepang. Kekalahan Jepang di perang dunia kedua dijadikan sebagai momentum bagi Myanmar untuk bangkit dan memberikan perlawanan. Setelah kekuatan dalam tubuh Myanmar dipersatukan dan adanya dukungan dari Inggris beserta sekutu lainnya, penyerangan terhadap tentara Jepang pun dilakukan. Penyerangan tersebut berakhir dengan kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Juni 1945, angkatan bersenjata Myanmar bersama-sama dengan satuan-satuan yang mewakili kerajaan Inggris dan pasukan sekutu mengadakan pawai kemenangan di Yangoon. Kemenangan Myanmar dari Jepang tidak serta merta membuat Myanmar menjadi negara merdeka. Akan tetapi, Inggris mengambil alih. Dalam perkembangannya, pemerintah Inggris telah menjelaskan politiknya mengenai masa depan Myanmar dalam Buku Putih. Bagaimanapun pelaksanaannya, selama tiga tahun akan diperintah oleh gubernur secara langsung, dan pada saatnya kemudian pemilihan dan pembentukan kembali Dewan serta pembuat Undang-undang Myanmar tahun 1935. Hal ini menjadi titik terang bagi Myanmar karena hal tersebut menjadi sinyal akan kemerdekaan Myanmar. Hal ini dilakukan pemerintah Inggris karena melihat AFPFL telah berpengaruh besar di tengah rakyat, akhirnya Inggris sepakat untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Myanmar.

Dalam rentetan perjuangan kemerdekaan Myanmar, U Aung San merupakan aktor yang sangat kontributif dalam realisasi perjuangan tersebut. Dia dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan negarawan yang cakap serta memperoleh kepercayaan dan kecintaan rakyatnya. U Aung San juga berperan penting dalam proses mengorganisasikan gerakan nasionalisme dan aktif dalam melakukan pendekatan dengan pihak Inggris.

Secara resmi, Inggris memberikan kemerdekaan bagi Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948. Hal ini tentunya menjadi prsetasi luar biasa bagi elemen-elemen Myanmar yang mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Momentum ini kemudian dijadikan semangat untuk membangun kembali Myanmar sebagai negara berdaulat dan merdeka.

Arnaldi Nasrum

www.lintas-copas.blogspot.com