Kamis, 27 Desember 2012

Bangkit dan Runtuhnya Kesultanan Aceh

Anthony Reid, seorang pakar Asia Tenggara kelahiran Selandia Baru, banyak mengupas tentang kejayaan dan kemakmuran Kesultanan Aceh. Salah satu bukunya yang menarik adalah “Asal Mula Konflik Aceh : Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19″. Dalam buku tersebut Reid bercerita tentang kegemilangan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, yang mampu menguasai separuh garis pantai timur dan barat Sumatra, hingga menjadi kerajaan taklukan Belanda di akhir abad ke-19. Dalam buku “An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra”, lebih jauh Reid mengungkapkan tentang kemegahan dan kekayaan yang diperoleh raja-raja Aceh berkat kegigihan mereka dalam berdagang. Dari buku-buku karangan Reid, ada beberapa poin yang bisa ditangkap terkait dengan kegemilangan Aceh di masa lalu : Islam, Penguasaan Selat Malaka, dan Aliansi Politik dengan Turki Utsmani. Tiga pokok inilah yang membuat Aceh bisa bertahan lama, dan mengalami masa-masa paling gemilang yang mungkin tidak pernah dialami oleh penduduk Nusantara lainnya.

Kesultanan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatra. Pintu masuk Selat Malaka dan di bibir pantai Lautan Hindia. Diawali oleh kerajaan kota Samudera dan Pasai, Aceh berkembang menjadi daerah kosmopolitan. Orang-orang dari berbagai bangsa menginjakkan kakinya di sudut pulau Sumatra itu, sebelum meneruskan perjalanannya ke pulau rempah-rempah atau ke negeri di atas angin. Mereka datang ke Aceh, bukan hanya untuk membongkar sauh atau sekedar mengisi perbekalan, namun juga mengembangkan peradaban. Para musafir Arab dan Gujarat, boleh jadi merupakan pihak terpenting dalam membangun dasar-dasar peradaban Aceh.

Islam, yang dibawa oleh pedagang Arab, Gujarat, dan Persia, menjadi perekat sekaligus sumber kejayaan orang-orang Aceh. Dari ajaran Islam, undang-undang disusun dan ditegakkan. Kuatnya Aceh dalam penerapan hukum Islam, seperti : ekonomi bagi hasil, hukuman rajam dan cambuk, menjadikan negeri ini aman sentosa. Situasi kerajaan yang kondusif, melahirkan pula para seniman, sastrawan, dan para pedagang yang kaya raya. Meskipun wirausahawan kebanyakan datang dari keluarga raja, namun diterapkannya sistem sosialis Islam dalam perekonomian Aceh, memunculkan masyarakat egaliter yang memiliki daya beli cukup kuat. Tak adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat, menjadi salah satu sebab bertahannya Aceh dalam kurun waktu yang cukup lama.

Penguasaan jalur perdagangan tersibuk pada masa itu : Selat Malaka, menjadi faktor berikutnya yang mengantarkan Aceh kepada zaman gilang-gemilang. Jatuhnya kota Malaka di tahun 1511 oleh serangan Portugis, menjadi titik balik bagi kebangkitan Aceh. Estafet peradaban Melayu yang sebelumnya dibina oleh Kerajaan Malaka, diambil alih Kesultanan Aceh. Para saudagar muslim yang biasanya berkumpul di Malaka, perlahan-lahan beringsut meninggalkan kota tersebut untuk menetap dan berdagang di Kutaraja. Selain perdagangan, ilmu pengetahuan dan sastra juga berkembang cukup pesat. Beberapa cendekiawan Aceh seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel, Syamsuddin al-Sumatrani, dan Nuruddin Al-Raniri, banyak melahirkan karya besar yang kemudian menjadi rujukan para sastrawan dan ilmuwan Melayu.

Pada abad ke-16, hanya Portugis-lah pesaing serius Kesultanan Aceh di Selat Malaka. Meski kekuatan Aceh telah bersatupadu dengan kerajaan-kerajaan kecil di pantai timur Sumatra, namun Portugis tetap tak terkalahkan. Sampai tahun 1641, Portugis terus menguasai Malaka hingga akhirnya takluk di bawah kekuatan VOC. 130 tahun persaingan Aceh versus Portugis di Selat Malaka, banyak memberikan keuntungan bagi perdagangan Aceh. Kutaraja, ibukota sekaligus pelabuhan terpenting kerajaan, segera menjelma menjadi kota paling sibuk di Kepulauan Nusantara. Pengusaha muslim dari berbagai negara yang menghindari kekuatan Portugis di Malaka, banyak bertransaksi disini dan kemudian membangun pemukiman mereka. Pada masa itu, daerah Aceh Besar memiliki penduduk hingga 300.000 jiwa, dan merupakan salah satu wilayah terpadat di Indonesia.

Kekayaan ibukota-pelabuhan itu, memungkinkan para penguasa selanjutnya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang bergantung kepada ekonomi pertanian. Didukung oleh angkatan laut yang mumpuni, Aceh menyerang kerajaan-kerajaan pantai timur Sumatra. Daya, Aru, Asahan, Deli, dan Panai, dalam waktu relatif singkat berhasil ditaklukkan. Politik ekspansi Aceh di pantai timur, tertahan oleh pasukan Minangkabau yang menyokong Kesultanan Siak. Persaingan tajam antara Aceh dan Minangkabau, adalah rivalitas klasik sepanjang tiga abad (abad ke-16 hingga ke-18) sejarah dunia Melayu. Mereka tak hanya bersaing dalam perebutan hegemoni Pulau Sumatra, namun juga hingga ke Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung, Aceh berhasil menancapkan kekuasaannya di Kedah, Pahang, dan Johor. Sedangkan di pantai barat, pelabuhan-pelabuhan penting imperium Minangkabau : Barus, Natal, Tiku, Pariaman, dan Padang, juga berhasil dikuasainya. Penguasaan Aceh atas sebagian wilayah Sumatra dan Semenanjung, memungkinkan mereka untuk memonopoli perdagangan lada yang menjadi komoditi penting di Eropa dan Timur Tengah. Keuntungan besar memonopoli, membuat negeri serambi Mekkah itu semakin kaya raya.

Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (1537 - 1571) dan kemudian Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636), Aceh merupakan negara militer terkuat di Nusantara. Kekuatan militernya terutama berkat dukungan Imperium Turki Utsmani, yang pada masa itu menjadi adidaya dunia. Dengan perlengkapan senjata serta kapal-kapal perang modern, Aceh beberapa kali mengancam kekuatan Portugis di Selat Malaka. Meski penyerangan pada tahun 1547 dinilai gagal, namun peperangan di tahun 1562 memberikan kemenangan untuk Aceh. Pada tahun 1586, sekali lagi Aceh menyerang Portugis di Malaka. Kali ini Aceh menurunkan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang serta 60.000 tentara laut. Namun penyerangan ini kembali dapat dipatahkan oleh aliansi Portugis-Johor. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Aceh banyak merekrut legiun-legiun asing. Angkatan perangnya ketika itu terdiri dari serdadu asal Turki, Malabar, Luzon, dan Ethiopia. Didukung oleh kekuatan tempur terbaik, pada permulaan abad ke-17 Aceh berhasil menguasai Semenanjung dan meminimalisir peran Portugis di Selat Malaka.

Kemunduran Aceh

Meski Iskandar Muda mampu memperluas teritori kerajaan, namun ia tidak sanggup mengendalikan pertanian dan orang-orang kaya di sekitar ibu kota. Semakin padatnya penduduk Aceh, maka diperlukan lahan pertanian yang makin besar untuk mencukupi pangan mereka. Invasi Iskandar Muda ke tanah Batak yang subur, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Aceh yang terus meningkat. Dennys Lombard melukiskan bahwa kemunduran Aceh pada abad ke-17 disebabkan oleh keberhasilannya yang terdahulu. Dimana daerah perkotaan-pelabuhan telah berkembang sedemikian rupa melampaui kemampuannya untuk menghidupi masyarakatnya.

Rongrongan dari raja Pagaruyung atas kota-pelabuhan di pesisir barat, juga menjadi pemicu rontoknya pamor Kesultanan Aceh. Tiku, Pariaman, dan Padang yang selama ini menjadi basis perdagangan lada yang cukup menguntungkan, satu per satu mulai melepaskan diri. Kehadiran Belanda dan kemudian Inggris di Selat Malaka, ikut mengganggu kedudukan Aceh di perairan tersebut. Dua kekuatan baru Eropa ini, bahkan memiliki jaringan dagang dan militer yang lebih solid dibandingkan Portugis pesaing mereka terdahulu.

Setelah mangkatnya Sultan Iskandar Tsani (1636 - 1641), Aceh masuk ke dalam era kepemimpinan sultanah. Diawali dari Ratu Safiatuddin Tajul Alam — janda Iskandar Tsani yang juga merupakan putri Iskandar Muda — hingga Ratu Zainatuddin Kamalat Syah, tanah rencong memasuki zaman kegoyahan. Setelah itu, Aceh diperintah oleh sebelas orang sultan yang tak memiliki arti. Tiga orang keturunan Arab (1699 - 1726), dua orang Melayu (1726), dan enam orang berkebangsaan Bugis (1727 - 1838). Pada masa kepemimpinan mereka, wilayah kekuasaan yang begitu luas mulai tak terkendali. Negeri-negeri tetangga, terutama Johor dan Minangkabau, menggerogoti Aceh dari segala penjuru. Hingga akhir abad ke-18, daerah kekuasaan Aceh tidak melebihi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dewasa ini. Bahkan beberapa wilayah Aceh di Meulaboh dan Tapaktuan, masuk ke dalam koloni dagang Minangkabau.

Mundurnya angkatan perang Aceh juga disebabkan oleh pudarnya dominasi Turki di Lautan Tengah. Negara-negara Barat macam Inggris dan Belanda, sudah tak takut lagi dengan pengaruh militer Turki Utsmani di Aceh. Bahkan mereka telah berembuk melalui Traktat London (1824) dan Traktat Sumatra (1871), untuk menghabisi Kesultanan Aceh. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam berkebangsaan Belanda, menjadi arsitek kekalahan Aceh dalam perang yang penuh kebrutalan. Pada tahun 1904, secara de facto dan de jure Aceh takluk dan menjadi bagian Hindia-Belanda.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, tak banyak yang bisa dilakukan rakyat Aceh untuk mengembalikan marwah dan posisi mereka. Malah yang didapat adalah kekecewaaan demi kekecewaan yang pada gilirannya melahirkan pemberontakan yang banyak menyengsarakan rakyat. Tak hanya itu, pemberontakan ini juga berakibat tereliminasinya kedudukan Aceh dalam kursi elit republik. Dimana sedikit sekali menteri-menteri dan pimpinan partai politik yang datang dari kalangan Aceh. Kini tak ada lagi kebanggaan yang tersisa. Setelah pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian disusul oleh bencana tsunami, Aceh menjadi salah satu negeri termiskin di Indonesia. Namun ada secercah harapan yang muncul, dari banyaknya mahasiswa Aceh yang duduk di berbagai universitas terkemuka tanah air. Mereka tidak hanya pintar dalam menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan, namun juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial-politik. Diharapkan ! mereka inilah nantinya yang akan menjadi tunas-tunas baru bagi kebangkitan bangsa Aceh.

afandri adya

www.lintas-copas.blogspot.com